Majelis Ulama Indonesia Menolak Legalisasi Kasino

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan penolakannya terhadap legalisasi kasino di Indonesia, karena dianggap bertentangan dengan nilai agama, konstitusi, dan ideologi negara, Pancasila. MUI menyatakan bahwa legalisasi kasino bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral dan budaya bangsa. Meskipun begitu, beberapa pihak tetap berusaha mendorong legalisasi kasino dengan alasan peningkatan pendapatan negara. Pembahasan ini akan mengeksplorasi argumen yang diajukan oleh MUI serta siapa saja yang terlibat dalam dorongan untuk membuka kasino di Indonesia.

Penolakan Tegas MUI Terhadap Legalisasi Kasino

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia, menyatakan penolakan keras terhadap usulan legalisasi kasino. Mereka menilai bahwa keberadaan kasino bertentangan dengan ajaran agama, konstitusi negara, dan nilai-nilai dalam Pancasila. Menurut MUI, perjudian bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut moralitas dan budaya bangsa yang harus dijaga.

MUI juga menegaskan bahwa mengizinkan kasino, meskipun hanya untuk wisatawan asing, tetap tidak bisa dibenarkan. Mereka khawatir legalisasi kasino bisa membuka celah yang lebih besar bagi praktik perjudian secara luas di masyarakat. Dengan landasan tersebut, MUI menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menolak segala bentuk perjudian, termasuk kasino, di Indonesia.

Siapa Saja yang Terlibat dalam Mendorong Legalisasi Kasino?

Siapa Saja yang Terlibat dalam Mendorong Legalisasi Kasino? Usulan untuk melegalkan kasino di Indonesia muncul kembali dalam rapat Komisi XI DPR pada 8 Mei, yang melibatkan Kementerian Keuangan. Dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengajukan ide untuk mempertimbangkan solusi yang “out-of-the-box” guna meningkatkan pendapatan negara non-pajak, dengan mencontohkan Uni Emirat Arab sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang mengizinkan operasional kasino (Jakarta Globe).

Upaya Sebelumnya untuk Legalisasi Kasino di Bali

Sebelumnya, ada upaya untuk melegalkan kasino di Bali, meskipun banyak pihak yang menentang. Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, dan rekan-rekannya telah berusaha keras untuk melobi pemerintah agar mengizinkan operasional kasino internasional di Bali. Mereka berargumen bahwa kasino dapat memberikan pendapatan pajak yang signifikan, yang dapat digunakan untuk menangani berbagai masalah sosial dan infrastruktur di Bali, termasuk pengelolaan sampah. (Bali Discovery).

Namun, upaya ini mendapat penolakan keras dari pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjokorda Bagus Pemayun, menegaskan bahwa Bali berfokus pada pariwisata budaya dan akan terus menolak kasino yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, pemerintah Indonesia secara resmi melarang operasi kasino, mengingat hukum negara yang melarang perjudian.

Upaya untuk membuka kasino di Bali, meskipun terus dipertimbangkan oleh kelompok pro-kasino, tetap menghadapi tantangan besar dari pihak yang menekankan perlunya menjaga identitas budaya dan moralitas bangsa.

Keuntungan Ekonomi atau Kerugian Sosial?

Membenarkan legalisasi kasino demi keuntungan ekonomi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama, yang menolak segala bentuk perjudian sebagai praktik yang merusak moral dan melemahkan nilai-nilai spiritual masyarakat. Dalam perspektif keagamaan, mencari pendapatan dari sesuatu yang diharamkan tidak hanya mengotori sumber rezeki, tetapi juga mencerminkan sikap kompromistis terhadap nilai moral. Keuntungan finansial yang dijanjikan tidak sebanding dengan potensi kerusakan sosial, seperti meningkatnya kecanduan, kriminalitas, dan rusaknya struktur keluarga. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan seharusnya berlandaskan pada prinsip halal, etika, dan keberlanjutan sosial, bukan sekadar hitung-hitungan profit.